Isu Pengalihan Bankeu Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Banjarsari Mencuat

Lebak, - Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Perdesaan dari Kabupaten Lebak sudah ditetapkan, namun mencuat isu adanya pengalihan desa penerima Bankeu tersebut dialihkan ke desa lain di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Desa penerima Bankeu infrastruktur ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lebak nomor : 900/Kep.256-DPMD/2022 tentang penetapan alokasi belanja bantuan keuangan untuk infrastruktur perdesaan di Kabupaten tahun anggaran 2022.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Dari surat keputusan bupati tersebut, diketahui Kecamatan Banjarsari, 4 Desa mendapatkan Bankeu Infrastruktur. Namun ada isu mencuat Desa Cilegong ilir yang sudah tertera pada lampiran SK Bupati Lebak sebagai penerima Bankeu, akan dialihkan ke desa lainnya yang diduga ke Desa Jalupang Girang.

Kepala Desa Cilegong ilir, Santibi saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut membenarkan dan jika benar terjadi pengalihan merasa dirugikan.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

"Jelas pak (dirugikan-red), tapi di perubahan masih Cilir (Cilegong ilir), " ujarnya, Rabu 21 September 2022.

Sedangkan ketika dipertanyakan Dana Bankeu tersebut apakah sudah dicairkan   dan kepastian pengalihan, Kades Santibi menjawab masih menunggu proses selanjutnya.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

"Belum nunggu perubahan. Nunggu keputusan rapat paripurna katanya om, " ucapnya melalui WhatsApp messenger.

Terpisah, Kepala DPMD Kabupaten Lebak, Babay Imrony, dipertanyakan hal tersebut mengaku pihaknya belum mengetahui adanya pengalihan Bankeu infrastruktur pada salah satu desa di Kecamatan Banjarsari.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Enam Duta Besar Negara Sahabat

"Saya belum lihat tentang pengalihan tersebut. Kalaupun ada harus di perubahan anggaran." Singkatnya, Selasa 20 September 2022.

Informasi yang diterima, isu Bankeu infrastruktur di wilayah Kecamatan Banjarsari mencuat, diduga karena salah satu anggota DPRD Lebak selaku aspirator ingin mengalihkan pada desa lainnya.

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

Sedangkan proses pengalihan harus melalui tahapan dan prosedur yang harus ditempuh, karena penentuan lokasi desa penerima sudah ada pada SK Bupati Lebak.***