Pemeliharaan Gedung RSUD Malingping di Pertanyakan

LEBAK, - Gedung RSUD Malingping yang seharusnya bersih, higienis dan rapi sebagai lambang kesehatan. Namun ternyata banyak titik yang kurang enak dipandang mata karena sudah lapuk dan rusak seperti tidak ada pemeliharaan.

Anggaran pemeliharaan gedung RSUD Malingping pun dipertanyakan, pasalnya tiap tahun selalu membangun dengan anggaran miliaran untuk penambahan sarana dan prasarana, namun seperti tidak ada pemeliharaan.

Baca juga: Bachrudin Nasori Harap Pabrik Rokok di Pasuruan Bangun RS Khusus Paru-Paru

"RSUD Malingping seharusnya tertata rapi dan bersih, ko ini banyak bangunan yang acak-acakan. Ada Eternit yang bolong, sisa puing-puing di lingkungan gedung RSUD, cat yang sudah lama mengelupas dan lain-lainnya, " ujar Robi Teguh, Rabu 12 Oktober 2022.

Karena hal tersebut, Robi Teguh, mempertanyakan anggaran pemeliharaan gedung RSUD Malingping.

Baca juga: Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19

"Ini sebenarnya ada gak anggaran pemeliharaan gedung berikut sarana dan prasarananya? Kalau ada kenapa seperti dibiarkan rusak, kalau tidak ada pemeliharaan, kenapa tidak dianggarkan?, "  ucapnya.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Aceh, Kapolri Minta Forkopimda Lakukan Upaya Maksimal Cegah Peningkatan Positivity Rate

Sementara itu, Sekretaris Direktur RSUD Malingping, Endat, saat dikonfirmasi terkait bidang pemeliharaan dan anggaran pemeliharaan RSUD Malingping pertahun melalui WhatsApp messenger, tidak menjawab.

Dari pantauan wartawan, terlihat beberapa sarana dan prasarana di wilayah RSUD diduga dibiarkan tak terurus. Diantaranya, pagar depan RSUD Malingping yang nampak tidak terurus, plang neon box yang sudah lama mati dan rusak, Eternit yang roboh di salah satu ruangan, cat yang sudah mengelupas dan puing-puing bangunan yang berserakan.

Baca juga: Optimalkan Kesembuhan Sinta Aulia, RS Polri Bentuk Tim Berisikan Ahli dan Pakar

Perlu diketahui, RSUD Malingping merupakan Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat (BLUD). BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.***