Posisi Kepsek di Baksel Banyak Kosong, Apa Solusinya

Lebak, - Disinyalir karena terkendala aturan, posisi Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Malingping banyak mengalami kekosongan. Bahkan terdapat informasi kecamatan lain pun yang bereda di Lebak Selatan (Baksel) mengalami hal yang sama.

Dari informasi yang diterima hingga hari Selasa 12 Juli 2022, untuk Kecamatan Malingping terdata 12 SDN kekosongan jabatan Kepsek, sehingga di isi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepsek.

Baca juga: Ketum PSMTI Sambangi Gubernur Lemhannas RI Wujudkan Pelatihan Taplai Kebangsaan

Selain itu, terdapat informasi di tahun 2022 ini akan bertambah kekosongan jabatan Kepsek karena beberapa memasuki masa pensiun.

Menyikat hal tersebut, salah satu aktivis di Baksel, Abdul Robi menyayangkan banyak kekosongan jabatan Kepsek SDN. Menurutnya akan menganggu manajerial sekolah, karena dipastikan Kepsek akan lebih menetap di sekolah yang definitif dibandingkan dengan sekolah sebagai Plt.

Baca juga: Buka Acara Bimtek KIP, Puan Maharani Dorong Pemerataan Pendidikan untuk Semua

"Adanya kekosongan posisi Kepsek jelas mempengaruhi terhadap sekolah walaupun di isi oleh Plt. Seperti urusan administrasi yang terhambat dan kemungkinan kinerja guru mengajar berkurang karena kurang pengawasan secara langsung, " ujarnya, Rabu 13 Juli 2022.

Robi pun meminta agar ada solusi dari pemerintah pusat maupun dinas pendidikan menyikapi hal tersebut.

Baca juga: STTAL Ciptakan Prototipe Drone Dua Media

"Kita tahu kekosongan posisi Kepsek ini karena terhambat aturan baru seperti harus guru penggerak, namun dengan terjadinya banyak kekosongan, harusnya pihak dinas pendidikan atau Kemendikbud selaku pembuat kebijakan dapat antisipasi dan mencari solusi hal seperti ini, " ucapnya.

Selain di tingkat sekolah dasar, untuk di Baksel, tingkat sekolah menengah atas pun diketahui banyak mengalami kekosongan, namun pada tingkat sekolah menengah atas, sudah banyak kandidat guru yang sesuai kriteria untuk menduduki jabatan Kepsek. Tinggal menunggu penetapan dari Pemprov Banten. (Cex)

Baca juga: Kementerian PPPA Siap Berkolaborasi Dengan Puluhan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa  Kawal UU TPKS