Sampaikan LKPD Unaudited, Bupati Irna WTP Sebuah Kewajiban

Lebak, PublikBanten id Pandeglang   - Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan Provinsi Banten. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengharapkan pandeglang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Alhamdulillah kami sudah meraih predikat WTP kurang lebih 6 kali berturut-turut, semoga bisa WTP kembali karena WTP adalah sebuah kewajiban, " hal demikian dikatakan Bupati Irna Narulita saat menyerahkan LKPD unaudited ke BPKRI Perwal Banten di Serang, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Menurut Bupati Irna, dalam penyajian laporan keuangan diakui masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu pihaknya berharap terus mendapat pendampingan dari jajaran BPK.

"Terus dampingi kami, kami juga banyak kekurangan, apa yang menjadi catatan sebelumnya sudah kami tindaklanjuti, " katanya.

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

Dikatakan Bupati Irna, pandangan dan arahan tim BPK sangat penting bagi Pemerintah Daerah agar dalam melaksanaan perencanaan serta pengelolaan keuangan bisa lebih baik.

"Arahan ini akan memotivasi kami, WTP ini tanggung jawab yang kami emban dan kami sampaikan kepada masyarakat karena anggran yang digunakan adalah uang rakyat, "pungkasnya.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Sementara Kepala BPK Perwal Banten Dede Sukarjo mengatakan, dengan diserahkannya LKPD, pengelolan keuangan Pemerintah Pandeglang menunjukan sudah selesai dalam pengelolaan keuangan.

"Kami ucapkan terimakasih bupati sudah menyampaikan langsung, kami apresiasi setingginya sudah menyampaikan LKPD tepat waktu, "terangnya.

Baca juga: Badan Bayt Mal Al Quds Sahkan Pendanaan Proyek Pembangunan Sosial dan Manusia Sebesar 1 Juta USD

Menurut kepala BPK Perwal Banten, pihaknya juga memiliki waktu terbatas setelah LKPD diserahkan kepada BPK oleh Pemerintah Daerah.

"Penyampaian LHP dua bulan dari sejak hari ini, kitapun harus tepat waktu menyampaikan kepada pemda dan dprd, " ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

Dikatakannya, proses selanjutnya setelah LKPD diserahkan, tim BPK akan turun kembali untuk melakukan pemeriksan terinci selama 30 hari. 

"Setelah pemerikaan terinci akan kami serahkan kembali, jika ada catatan atau ketidak akuratan akan disampaikan lebih awal untuk dilakukan tindaklanjut, " pungkasnya.

Dalam penyerahan LKPD tahun 2023, Bupati Irna didampingi Sekretris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, Assisten Administrasi Umum Setda Kurnia Satriawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Yahya Gunawan Kasbin, Inspektur Inspektorat Hasan Bisri, Kepala Bagian Prokopim.

( Tim media*Red)